INDOMEDIA.NEWS, KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025, yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan nasional.
Tahun ini, Rakornas TPAKD mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para kepala daerah dari Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, serta diikuti lebih dari seribu peserta dari berbagai kementerian, lembaga, dan OJK daerah.
Dalam kesempatan itu, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD Nasional yang menjadi panduan arah kebijakan dan program kerja percepatan akses keuangan di daerah, sekaligus menyerahkan TPAKD Award 2025 kepada sejumlah pemerintah daerah berprestasi di bidang literasi dan inklusi keuangan.
Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, mengatakan bahwa kehadirannya dalam Rakornas tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot Kotamobagu dalam memperkuat kerja sama lintas sektor demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Melalui forum ini, kita bisa belajar dari berbagai daerah yang telah berhasil mengembangkan program inklusi keuangan, sekaligus memperkuat strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor pertanian,” ujarnya.
Rendy menegaskan, Pemkot Kotamobagu akan terus mendukung berbagai inisiatif yang memperluas akses permodalan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
“TPAKD Kotamobagu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata, terutama bagi sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” tambahnya.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, Rakornas TPAKD 2025 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah dalam mewujudkan inklusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
NP
