SERIKAT Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) baru-baru ini menggelar aksi demo di depan Istana Presiden RI, menolak RUU Omnimbus Law.
Disampaikan Ketua Pengurus Daerah (PD) Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SPKEP) SPSI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ilan Muchtar Mokodompit SAP, yang merupakan anak daerah Bolaang Mongondow Raya (BMR), yang saat itu turut bersama Raden Abdullah, Ketua Pimpinan Pusat SPKEP SPSI, menuturkan Omnimbus Law merupakan RUU yang akan dibahas oleh pemerintah dan DPR, gabungan dari 72 Undang-undang yang digabung dalam 1 undang-undang saja. Di mana UU ketenagakerjaan menjadi salah satu klaster yang masuk dalam pembahasan tersebut.
“Pemerintah dalam regulasi ini banyak memangkas sistem birokrasi dan perijinan untuk proses investasi yang lebih mudah, tapi di sisi lain melemahkan para pekerja/buruh, karena menggerogoti hak-hak buruh dan pekerja, yang sudah di atur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan untuk dipangkas,” ujar Ilan sapaan akrabnya, usai menggelar aksi demo di Jakarta, (30/01/2020) belum lama ini.
Sehingga aksi buruh dan pekerja di Jakarta ini kata Ilan, dinamakan Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS), adalah dengan tujuan untuk menuntut presiden tidak memasukkan klaster ketenagakerjaan dalam agenda pembahasan Omnimbus Law, yang akan melemahkan posisi para buruh dan pekerja.
“Kami memandang pemerintah terlalu tersandera dengan kepentingan para investor, tapi di sisi yang lain mengabaikan hak-hak para buruh dan pekerja, yang notabene ada salah satu penyumbang pajak bagi negara,’ terang Ilan.
“Presiden melalui staff KSP menerima perwakilan dan presidium GEKANAS dan telah menerima draft tuntutan dari gabungan pekerja. Apabila draft tuntutan tidak mendapat respon positif dari Presiden, maka akan dilakukan aksi yang lebih besar dalam bentuk aksi mogok nasional,”tandasnya. [***]
