INDO MEDIA – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi Iskandar Kamaru S Pt, mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021, Selasa 31 Agustus 2021.
Kegiatan yang diikuti Bupati Bolsel ini, dilakukan secara virtual bertempat di Ruang Rapat Bapelitbangda, kawasan Perkantoran Panango.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP.
Dalam kegiatan yang diikuti oleh para Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia ini, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa KPK telah diberi mandat dalam melakukan pemberantasan korupsi dan ada 8 fokus utama KPK.
BACA JUGA : Hanya Karena ingin Jabat Pj Kades, Sejumlah ASN Berani Suap Bupati, Ini Endingnya!
“Yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu/perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan Desa,” ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala BPKP Muh. Yusuf Ateh yang menyampaikan salah satu resiko utama, yang menghambat pencapaian tujuan.
“ Yang menghambat adalah resiko fraud, oleh karena itu manajemen perlu mengidentifikasi dan mengimplementasikan mitigasi resiko fraud,” terangnya.
Terkait hal ini pimpinan harus bisa menyadari resiko fraud ini pada pemda masing-masing.
“ MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi, “ paparnya.
