BUPATI Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi Iskandar Kamaru S PT, optimis daerah yang dipimpinnya akan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke- 6.
Ini sebagaimana disampaikan bupati, saat membuka dengan resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2020, di Hotel Aston Manado, Senin (27/01/2020).
“Target kita adalah mempertahankan opini WTP dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2019, olehnya ikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin” ucap Kamaru.
Bupati juga tak lupa mengapresi kegiatan itu, karena dapat meningkatkan wawasan pengetahuan pengelola keuangan yang bermuara pada tercapainya target mempertahankan opini WTP Ke – 6 (enam).
“Selanjutnya pasca reformasi telah terjadi perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah, antara lain mencakup penatausahaan keuangan yang harus dilaksanakan secara relevan, handal dan akuntabel,” ujar Kamaru.
Sebab kata Kamaru, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai peran dalam rangka kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah, yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelolah dengan baik dan benar.
“Oleh karena itu perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan daerah, dan pertanggungjawabannya, yaitu setiap pejabat pengelola keuangan di masing-masing OPD diharapkan dapat menciptakan pengendalian manajemen yang semakin efektif dan efisien, guna menjamin pencapaian tujuan organisasi, keamanan sumber dana yang dikelolah, ketaatan pada ketentuan yang berlaku dan dipeliharanya data informasi keuangan yang handal” jelas Kamaru.
Bupati juga berharap dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kedepan makin baik, dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, clean goverment dan good governance.
“Perangkat daerah sebagai salah satu entitas pelaporan keuangan daerah,yang merupakan bagian dari entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sangat mempengaruhi pemberian opini BPK RI terhadap kecukupan pengungkapan, sehingga dengan ketaatan kita terhadap pengelolaan keuangan sesuai ketentuan diharapkan mampu menentukan nilai audit hasil pemeriksaan kearah yang lebih baik” tutup Kamaru.
Diketahui, kegiatan ini diikuti oleh pengelola keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang berjumlah 148 peserta.
Turut hadir dalam pembukaan yaitu Sekretaris Daerah Marzanzius Ohy S.STP, Para Asisten, Kepala Perangkat Daerah serta Kepala Seksi Perencanaan Anggaran Wilayah III-B Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjn Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang mrupakan salah satu pemateri pada pelaksanaan Bimtek Penatausahaan Keuangan kali ini. [***]
