GUNA pengawasan dan penganggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Komisi I, melakukan studi banding di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan belum lama ini.
Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi I Ruslan Paputungan S AP, kunjungan kerja tersebut berkaitan dengan penganggaran dan pengawasn Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan persyaratan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kepada abdi negara berprestasi.
“Studi banding ini kami laksanakan empat belas sampai delapan belas Mei 2019. alasan dipilihnya Maros untuk stuban, karena daerah tersebut sudah menerapkan pengawasan dan sistem penganggarannya,” terang Ketua Komisi I, Ruslan Paputungan S AP.
Sementara itu Ketua DPRD Hi Abdi Van Gobel menuturkan, kegiatan tersebut Dekab ingin sharing dan mengambil informasi yang baik, khususnya mengenai sejauh mana realisasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019, tentang penilaian kinerja ASN yang berdasarkan pada sistem prestasi dan karir.
“Untuk Kabupaten Maros pelaksanaannya sudah cukup baik. Insya Allah hal baik ini yang akan diambil untuk Kabupaten Bolsel,” tutur Abdi.
Diketahui kunker untuk stuban tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Haji Abdi Van Gobel SE, Ketua Komisi I Ruslan Paputungan, Sukri Adam, Marini Suryadihardja, Petrus Kenni, dan Supatia Kobandaha. (cipto/adv]
