INDO MEDIA, Advertorial – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Selasa 15 Februari 2022, menggelar reses di tiga dapil Bolsel, yakni Dapil I, II dan III.
Khusus untuk dapil III wilayah pinolosian bersatu, dimotori langsung oleh Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii dan beberapa anggota diantaranya Hanira Paputungan, Sarjan Podomi, Petrus Keni, Supatia Kobandaha, Muhamad Paputungan dan Salman Mokoagow.
Dalam sambutannya, Top legislatif di Kabupaten Bolsel tersebut mengatakan, dilaksanakannya reses tersebut antara lain merupakan salah satu tugas dan fungsi legislasi dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat (Asmara).
“Masyarakat berhak menyampaikan segala macam keluh dan kesahnya dihadapan para wakil rakyat,”tutur Arifin.
Lanjut Arifin, salain menyerap ‘Asmara’ dari masyarakat, reses tersebut juga merupakan wadah silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat, khususnya diwilayah dapilnya.
“Nantinya semua asmara dari masyarakat akan menjadi acuan DPRD menyusun pokok – pokok pemikiran (pokir) kemudian akan diusulkan ke eksekutif dalam bentuk program.”tutup Arifin.
Diketahui, reses di Dapil I Kecamatan Bolaang Uki dan Helumo, dimotori oleh James E. Lontoh, S.I.Kom, Fadli Tuliabu, Abdulrazak Bunsal, Drs. Sunardi Kadullah, Sitti Amanah Gobel, Sumitro Moha dan Moh. Sukri Adam.
Salah satu anggota DPRD Bolsel, Fadli Tuliabu mengatakan dilaksanakannya reses tersebut juga merupakan perintah Undang-undang No 12 tahun 2018 yang patut dilakukan setiap tahunnya.
Adapun Reses Dapil II di Kecamatan Tomini dan Posigadan, yang dimotori oleh Zulkarnain Kamaru, S.Ag, Nelly I. Kasiaradja, Harson Mooduto, Dra. Hartina S. Badu, Jelfi Jauhari, S.Pd dan Obin Pakaya.
Melalui kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Bolsel Zulkarnain Kamaru, S.Ag menyampaikan bahwa pada intinya semua aspirasi yang disampaikan akan kita tampung dan akan diteliti mana yang akan menjadi prioritas utama.
“Bukan berarti aspirasi yang disuarakan masyarakat kami akan kesampingkan yang lainnya, tetapi perlu dipahami bahwa dengan adanya fecofussing anggaran sehingga hal ini yg menjadi bagian dari kendala. Bukan hax masyarakat bahkan seluruh instansi yang ada di daerah turut merasakan dampak itu” tutupnya.
***
