Advertorial, IDM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), sukses menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat II penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020. Jumat (04/06/2021) di Aula Kantor DPRD Bolsel.
Kegiatan tersebut, dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolsel, Ir Arifin Olii dan didampingi wakil ketua I Salman Mokoagow dan Wakil Ketua II Hartina S Badu.
Dalam kesempatannya, Arifin mengatakan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu upaya kongkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan kejujuran,”Maka dari itu diperlukan sinergitas dari kita semua untuk mewujudkan itu semua,”ungkap Arifin.
Selain itu, Arifin juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Bolsel atas keberhasilan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). “Saya mewakili lembaga Legislatif memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemda Bolsel atas prestasi luar biasa dengan diraihnya WTP ke 7 secara berturut-turut, ini bukti kerja nyata dari kita semua,”imbuh Arifin.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Bolsel Zulkarnain Kamaru saat menyampaikan laporan mengatakan, agar Pemda menindaklanjuti apa yang yang telah direkomedasikan Banggar baik dari BPK maupun DPRD. “Tentunya dengan mempertimbangkan komitmen waktu,”tutur Zulkarnain.
Lanjut Zulkarnain, Pemda agar memperkuat aspek pengawasan secara internal mulai dari perencay, pelaksanaan, sampai pada pertangy pelaksanaan pendampingan inspektorat dan tidak mentolerir pelanggaran dalam bentuk apapun, “Berkaitan dengan pelaksanaan APBD tahun 2020, kami dari banggar menerima dan memahami realisasi dari masing-masing SKPD,”tutup Zulkarnain.
****
