BUPATI Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Iskandar Kamaru S Pt, memenuhi undangan Presiden RI Joko Widodo, Kamis (09/05/2019), bertempat di Hotel Sangrila Jakarta.
Kehadiran bupati dalam rangka mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019, yang dibuka langsung oleh RI 1.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah 514 bupati/walikota dan 34 Gubernur, serta seluruh Bappeda se – Indonesia.
Acara diawali laporan panitia oleh Menteri PPN/Bappenas Prof Dr Bambang P S Brodjonegoro.
Presiden dalam sambutan menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian penting dalam menentukan arah pembangunan nasional ke depan.
“Lima tahun ini Indonesia telah mengalami kemajuan, sehingga target Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur akan terwujud,” ujar Presiden Jokowi.
Kepada bupati/walikota serta gubernur, dalam melaksanakan pembangunan harus selaras dengan apa yang telah menjadi visi pemerintah.
“Setiap program pembangunan harus selaras dengan program nawacita,” tutur Jokowi.
Acara tersebut dilanjutkan dengan materi oleh empat menteri koordinator masing-masing Puan Maharani Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia.
Selanjutnya letjen TNI Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Kemaritiman Indonesia.
Materi berikut oleh Jendral TNI Dr H Wiranto SH, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, terakhir materi oleh Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Bupati Iskandar Kamaru S Pt, di sela kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah penting dalam mensingkronkan program pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
“Khusus Pemkab Bolsel,untuk pengusulan program sudah mengacu pada e-planning, e-bajeting, dengan mendorong pembangunan yang berbasis kebutuhan pembanguna daerah.
“Beberapa isue yang didorong dalam program daerah diantaranya pembangunan infrastruktur dalam penanggulangan kemiskinan,” terang bupati.
Prinsipnya kata bupati, dalam forum musrenbangnas ini, kami Pemda Bolsel dalam beberapa program dan isue strategis sudah menyerahkan kepada pemerintah provinsi.
“Karena berbagai tahapan sudah dilakukan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi,” tandas bupati.
Cipto Mokodompit
