INDOMEDIA.NEWS, Bolsel – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Acara ini berlangsung di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Selasa, 26 November 2024.
Penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi, dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, serta jajaran Forkopimda Bolsel.
Sinergi untuk Optimalisasi PAD
Kerjasama ini mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya dalam rangka optimalisasi PAD.
Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Elwin Agustian Khahar, SH, MH, menyatakan komitmennya untuk mengutamakan pencegahan melalui koordinasi dengan inspektorat.
“Semua tindakan berdasarkan kebijakan bupati. Ini adalah wujud kepercayaan Pemda Bolsel kepada kejaksaan,” ujar Elwin.
Sementara, Bupati Iskandar menekankan pentingnya PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah.
“Kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar lebih taat pajak,” jelas Iskandar.
Dorongan untuk Maksimalkan Realisasi PBB-P2
Acara tersebut dirangkaikan dengan Rapat Evaluasi PBB-P2 Tahun 2024 dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah.
Bupati meminta seluruh Sangadi (Kepala Desa) segera melunasi PBB-P2 sebelum tenggat waktu 30 November.
“Desa yang telah mencapai realisasi 100% saya apresiasi. Ini bukti komitmen yang patut dipertahankan,” ucapnya.
Ia juga memberikan penghargaan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Bolsel atas terobosan dalam pembayaran PBB melalui aplikasi Tokopedia.
“Bolsel bersama Manado adalah dua daerah di Sulut yang telah menerapkan pembayaran digital ini. Terima kasih kepada PT. Bank SulutGo atas dukungannya,” tambah Iskandar.
Penegakan Tertib Administrasi
Kepala BPKPD Bolsel, Lasya Mamonto, SPt, ME, meminta para bendahara desa dan instansi untuk menegakkan tertib administrasi menjelang akhir tahun.
“Usulan perubahan pengelola keuangan sudah tidak boleh ada. Kita fokus menyelesaikan tugas akhir tahun,” tegasnya.
Kerjasama ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam mengoptimalkan penerimaan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal Bolsel di tahun-tahun mendatang.
