Pemkab Bolsel Hadiri Rakornas Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial

BUPATI Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Iskandar Kamaru S Pt yang diwakili Wabup Deddy Abdul Hamid, Kamis (16/05/2019), menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019, di Hotel Grand Paragon Jakarta.

Acara yang  mengangkat tema “Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam Rangka Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serentak 2019”, dibuka oleh Menkopolhukam Wiranto, didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo.

Kegiatna itu dihadiri olehgubernur, bupati dan walikota se- Indonesia, Kepala Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota, BIN, TNI, Polri.

Dalam sambutanya Menkopolhukam berharap Rakornas yang dilaksanakan dapat memadukan kinerja tim, dalam menangani konflik berlatar belakang politik pasca Pileg dan Pilpres 2019.

“Serta dampak  ekonomi, sosial, budaya,” tutur Wiranto.

Sementara itu Wabub Bolsel Deddy Abdul Hamid menyampaikan apresiasi  atas penyelenggaraan rakornas ini.

“Melalui Rakornas ini kami Pemkab Bolsel mendapatkan banyak masukan dan catatan penting, dalam meredam terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat khususnya Pasca Pilpres,” tutur wabup.

BACA JUGA :  R-APBDes Dievaluasi, Pemdes Torosik akan Genjot Perbaikan untuk Penetapan APBDes 2023

Lanjut wabub yang juga mantan Ketua Komisi II DPRD Bolsel ini, saat balik di daerah, akan langsung melaporkan hasil Rakornas ke bupati.

“Bersama bupati akan menggelar pertemuan dengan pemangku kebijakan di Bolsel untuk meredam terjadinya konflik di daerah Pasca Pilpres, termasuk menyongsong Pengumuman Penetapan Pilpres dan Pileg 22 Mei 2019 mendatang,” tutur wabup.

Menurut wabup untuk situasi keamanan di Bolsel sampai dengan saat ini masih sangat kondusif, dan hampir tidak ada gejolak yang timbul pasca 17 April lalu.

“Karena kami sadar masyarakat Bolsel cukup dewasa dan memiliki budaya yang menjunjung tinggi kebersamaan. Namun demikian, Pemda harus tetap antisipatif dalam meredam terjadinya konflik di tengah masyarakat, untuk itu sinergitas para pemangku kebijakan di Daerah sangat diperlukan,” tandasnya.

 

Cipto Mokodompit