BOLSEL, IDM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), di tengah pandemi corona virus saat ini, terus berinovasi agar pelayanan pemerintahan di daerah religius itu berjalan dengan baik.
Salah satunya di bawah kepemimpinan Bupati Hi Iskandar Kamaru S Pt dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, daerah ini dan merupakan pertama di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), berhasil melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, via online.
Sontak hal ini pun mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
BACA : Dilaksanakan Via Online, Pemkab Bolsel Sukses Gelar Tahapan Musrenbang RKPD 2021
“Luar biasa Bolsel, ini patut dicontoh daerah lain,” ujar Sekretaris Bappeda Provinsi Sulut, Aldrin Anis.
Senada disampaikan Adharto Utiah, Kepala Bidang (Kabid) Monitoring dan Evaluasi (Monev), menurutnya baru Bolsel di Provinsi Sulut yang melaksanakan Musrenbang secara online.
“Musrenbang ini tidak bisa ditunda meski di tengah pandemi corona virus. Ini sebagaimana Surat Mendagri Nomor 440/2552/SJ tanggal 23 Maret 2020, perihal pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2021. Apa yang telah dilaksanakan Pemkab Bolsel kami sangat apresiasi,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolsel, Marzanzius Arvan Ohy S STP, mengungkapkan awalnya untuk pelaksanaan Musrenbang ini ada tiga opsi yang diusulkan ke Pemprov Sulut, yakni pertama, kegiatan yang langsung mengumpulkan orang banyak namun dengan tetap mengacu kepada prosedur pencegahan corona virus, kedua menggunakan aplikasi zoom, dan yang ketiga seluruh stakeholder menyampaikan masukan/tanggapan sesuai format blangko yang telah dibagikan, yang telah diisi ditandatangani, dicap kemudian discan dan dikirimkan melalui alamat email bappelitbangda@bolselkab.go.id.
“Karena opsi pertama dinilai beresiko dan kedua terkendala jaringan internet, sehingga oleh Pemprov Sulut disetujui pilihan ketiga,” terang sekda, Sabtu (04/04/2020).
RKPD Tahun 2021 kata sekda, disusun berdasarkan orientasi proses melalaui pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up. Juga dilaksanakan dengan menggunakan Pendekatan Holistik, Tematik, Integeratif dan Spasial.
“Serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program dengan cara memastikan hanya program yang benar – benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah,” tandas sekda. [***]
