BOLSEL, IDM – Posisi saat ini dalam progres renaksi Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), berada di urutan ke-IV (enam), mengungguli 537 daerah se- Indonesia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Marzanzius Arvan Ohy, optimis untuk Kabupaten Bolsel dapat merebut posisi 3 (tiga) besar.
“Dalam beberapa hari ke depan, akan berupaya merebut tiga besar nasional,” ujar sekda.
Berdasarkan laman web https://korsupgah.kpk.go.id/ tertanggal 13 Desember 2018, Kabupaten Bolsel sudah 84% memasukan indikator yang menjadi syarat.
Seperti perencanaan, pengadaan barang dan jasa,pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, Dana Desa,optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen asset daerah. Update data initertanggal 13 Desember 2018 pukul 08.02 WIB.
Melihat hal tersebut, potensi Bolsel untuk menanjak ke peringkat berikutnya terbuka lebar.
“Bolsel berpeluang besar untuk naik peringkat, sebab masih banyak indikator akan belum dimasukkan,” ujar Kepala Inspektorat Peky Bangki.
Dari data yang ada di lama web korsupgah.kpk.go.id, yang masih berada di puncak yakni Kabupaten Boyolali, Puwerejo, Banyumas, Lamongan, Cilacap, dan Bolaang Mongondow Selatan.
Korsupgah yang diluncuran oleh KPK bertujuan untuk menyusun laporan monitoring dari KPK, dan masing-masing pemerintah daerah mengisi laporan dengan mengentri data/laporan ke dalam aplikasi tersebut.
Kegiatan Korsupgah juga mempertajam hasil rekomendasi kegiatan sebelumnya, terutama yang menyangkut kepentingan publik. Misalnya di sektor kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum. Tak hanya itu, BPKPjuga akan fokus pada belanja modal, hibah dan Bansos yang rentan pada tahunpolitik ini. (cipto)
