INDOMEDIA.NEWS, KOTAMOBAGU – Menanggapi ramainya isu soal tenaga honorer daerah (Honda) “siluman” yang mencuat di media sosial dan beberapa portal berita daring, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, Deevy Rita Rumondor, akhirnya angkat bicara.
Dalam wawancara di ruang kerjanya pada Kamis, 8 April 2025, Deevy menegaskan bahwa proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kotamobagu berjalan sesuai prosedur dan aturan resmi.
“Kami selalu menyediakan masa sanggah di setiap tahapan seleksi. Kalau ada laporan valid, kami langsung bertindak dan membatalkan data yang bermasalah,” ujar Deevy.
Ia juga menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan dengan ketat dan teliti sejak awal pendaftaran, baik pada tahap pertama maupun kedua. Semua data pelamar diperiksa melalui sistem, dan sistem tersebut akan otomatis menolak berkas yang tidak memenuhi syarat.
“Kalau ada indikasi manipulasi data, sistem langsung mengeluarkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” tambahnya.
Salah satu dokumen penting dalam proses ini, yakni Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak (SKPJM), dikeluarkan langsung oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Deevy menekankan bahwa hanya pimpinan OPD yang tahu pasti kelayakan seorang calon.
“Jika ada kesalahan dalam SKPJM, itu tanggung jawab pimpinan OPD, bukan kami sebagai panitia,” tegasnya.
Deevy pun menekankan bahwa BKPP hanya menjalankan tugas sesuai arahan dari Kementerian PANRB, dan menjaga integritas adalah prioritas utama dalam setiap tahapan seleksi.
“Kami sangat hati-hati dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan proses ini,” tutup Deevy.
Untuk diketahui, sebanyak 449 peserta dijadwalkan mengikuti seleksi tahap kedua PPPK yang akan digelar di kantor BKN Manado.
Nindy Pobela
