INDO MEDIA – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lintas Sektor di Hotel Luwansa Manado, Kamis 8 Juni 2023.
Kegiatan ini dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw.
Dalam sambutannya Wagub menyampaikan mengatasi kemiskinan ekstrim merupakan tanggungjawab bersama dan dapat dilakukan secara gotong royong.
“Harus ada upaya dari berbagai pihak agar dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim sehingga kemiskinan ekstrim ini dapat diatasi bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Wabup Deddy mendapatkan kesempatan memaparkan persoalan Kemiskinan di Kabupaten Bolsel Tahun 2022 dan 2023.
Dijelaskan Wabup, bahwa Kemiskinan Ekstrim di Bolsel Tahun 2022 terdapat pada angka 2,53%, namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi langsung di lapangan oleh TKPKD Kabupaten Bolsel, dilanjutkan dengan pelaksanaan musyawarah desa oleh Pemerintah Desa, sudah tidak ditemukan lagi masyarakat miskin ekstrim.
“Hal ini telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bolsel No. 129 Tahun 2023 Tentang Penetapan Data sasaran keluarga miskin ekstrem tahun 2023, yaitu 0 (nol) keluarga dan 0 (nol) jiwa,” terang Wabup.
Wabup juga memaparkan Rangkuman laporan pelaksanaan beberapa program unggulan penanggulangan kemiskinan Lab. Bolsel yang telah dilaksanakan oleh pemda antara lain :
1. Pemberian bantuan dan jaminan sosial masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Wujud komitmen pemerintah daerah pada tahun 2022 Bolsel mampu mencapai Universal Health Coverage (UHC), dengan capaian 96,78 persen kepesertaan yang sudah aktif.
2. Pemberian beasiswa dan perlengkapan sekolah untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, sehingga mereka memperoleh layanan pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu bagi masyarakat Bolsel.
3. Penyediaan fasilitas perumahan masyarakat miskin untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
4. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha serta menggerakan perekonomian Kab. Bolsel.
5. Pemenuhan hak sipil masyarakat untuk memastikan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk sebagai legalitas sasaran program penanggulangan kemiskinan.
6. Pengelolaan data fakir miskin untuk memperoleh data penduduk miskin yang valid melalui verifikasi dan validasi data penduduk miskin sehingga intervensi program dan kegiatan kemiskinan daerah tepat sasaran.
Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu :
1. Masih minimnya anggaran pembiayaan program sehingga akselerasi penanggulangan kemiskinan tidak maksimal.
2. Belum validnya data DTKS dan P3KE sehingga intervensi program tidak tepat sasaran.
3. Kurangnya supply anggaran penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat dan provinsi bagi kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya masih tinggi.
4. Penerima bantuan sosial yang tidak bisa menerima lebih dari 1 sumber pendanaan. Penerima PKH, BPNT dan BLT Desa masing-masing adalah orang yang berbeda.
Hadir dalam kegiatan ini para Wakil Bupati / Wakil Walikota se-Sulut, jajaran pejabat terkait di level Pemprov/Pemkab/Pemkot, Tim Ahli Penanggulangan Kemiskinan Prov. Sulut dan undangan lainnya.
