INDOMEDIA.NEWS, KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, tampak serius saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi penanggulangan kemiskinan yang digelar Selasa (22/4/2025) di ruang kerjanya.
Rapat ini bukan sekadar seremonial. Ada amanat besar yang dibawa, yakni implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 terkait tata kerja dan penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Dalam arahannya, Rendy menekankan pentingnya pendataan yang cermat dan sesuai kriteria. “Saya sudah instruksikan agar semua pihak—dari OPD, camat, lurah, sampai Sangadi—melakukan pendataan secara akurat. Bantuan harus benar-benar sampai ke warga yang hidup di garis kemiskinan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peluang yang dimiliki pemerintah desa melalui Dana Desa (ADD). Menurut laporan dari Dinas PMD, desa bisa mengalokasikan sebagian ADD untuk program pengentasan kemiskinan, asalkan sesuai aturan dan berbasis data.
“ADD bisa dipakai untuk mendukung warga miskin, asal kegiatan yang dilakukan relevan dan menyentuh langsung kebutuhan mereka,” jelas Rendy.
Anggaran penanggulangan kemiskinan tahun ini mencapai Rp11,9 miliar. Ini bukan angka kecil, dan Rendy menuntut keseriusan dalam penggunaannya. “Saya tekankan, jangan hanya besar di angka tapi minim dampak. Dana sebesar itu harus bisa menyentuh langsung kehidupan masyarakat miskin di Kotamobagu,” tegasnya.
Terakhir, Rendy mengingatkan agar bantuan yang diberikan tidak diskriminatif. Ia berharap semua pihak mengacu pada data dan kriteria yang telah ditentukan, agar tidak ada warga yang layak tapi malah terlewatkan.
“Jangan pilih-pilih. Siapa pun yang memang memenuhi kriteria, harus mendapat bantuan. Itu pesan saya,” tutupnya.
Rapat tersebut dihadiri jajaran penting, mulai dari Sekda Sofyan Mokoginta, para asisten, kepala OPD, camat, hingga lurah dan para Sangadi se-Kotamobagu.
Nindy Pobela
