Wujud Kesungguhan dan Akuntabilitas, Pemkab Bolsel Serahkan LKPD Unaudited dan IHPD Tahun 2020 ke BPK RI

WUJUD nyata kesungguhan dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ‘Unaudited’ dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2020 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulut di Manado pada Senin (08/03/2021).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Hi Iskandar Kamaru bersama Ketua DPRD Ariffin Olii, didampingi Sekda Marzanzius A. Ohy SSTP.

“Ini untuk memenuhi kewajiban konstutisional dalam mengimplementasikan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” terang Ketua BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi, SE MM Ak CA CRfA CSFA dalam sambutannya.

BACA JUGA :  Bolsel Hebat! MPP Berkah Dayanan Naik Status, Jadi Pelopor di Sulut

Sementara, Gubernur Olly Dondokambey, SE pun menegaskan Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan Good Governance.

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government), maka dituntut adanya pembenahan dan penyempurnaan di segala bidang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya, yang diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Turut hadir para Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD se-Provinsi Sulut.

 

 

Rhu Mokoagow