INDOMEDIA.NEWS, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), kembali menunjukkan perannya sebagai lembaga legislatif yang strategis dalam pembangunan daerah. Melalui rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD, Rabu (1/10/2025), para wakil rakyat bersama pemerintah daerah membahas tiga agenda penting menyangkut arah kebijakan Bolsel tahun 2026.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, dihadiri langsung oleh Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si, Sekda, pimpinan OPD, camat, serta jajaran ASN. Agenda utama rapat kali ini mencakup:
- Pembicaraan Tingkat I atas Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
- Pembicaraan Tingkat I atas empat Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2026.
- Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Dalam sidang, DPRD memberi ruang kepada Bupati untuk menyampaikan prognosis struktur APBD 2026. Meski terdapat tantangan berupa penurunan drastis transfer pusat hingga 41 persen, DPRD menegaskan komitmennya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mengelola fiskal secara bijak, demi menjaga keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bolsel.
Ketua DPRD Arifin Olii menyampaikan bahwa DPRD siap melakukan pembahasan secara detail bersama eksekutif.
“Kami memahami kondisi fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran mendatang. Namun DPRD Bolsel berkomitmen mencari solusi terbaik bersama pemerintah daerah agar program prioritas masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Selain pembahasan APBD, DPRD juga menginisiasi empat Ranperda yang menjadi dasar regulasi baru untuk memperkuat tata kelola daerah.
“Inisiatif legislasi ini adalah bentuk komitmen DPRD dalam memberikan payung hukum yang sesuai kebutuhan daerah. Semua rancangan yang diusulkan akan dibahas secara komprehensif dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Penetapan Propemperda 2026 juga menjadi bukti konsistensi DPRD dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Bolsel. Program ini diharapkan menjadi pedoman hukum yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Di akhir rapat, tiga fraksi DPRD menyatakan setuju atas agenda yang dipaparkan, dan siap membawanya ke tahap pembahasan berikutnya. Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat paripurna ini menjadi wujud sinergi legislatif-eksekutif dalam mengawal kepentingan rakyat Bolsel.
