INDOMEDIA.NEWS – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid melakukan audiensi dan koordinasi dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Permukiman (BPPKP) Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (9/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wabup didampingi Ketua DPRD Bolsel Ir. Arifin Olii, bersama anggota DPRD Zulkarnain Kamaru, Ruslan Paputungan, Olivia Papatungan, serta Plt. Asisten III Setda yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Bolsel. Hadir pula sejumlah pimpinan OPD terkait, di antaranya dari Dinas PUPR dan Dinas Perkim.
Audiensi membahas capaian progres Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) tahun 2025. Kepala BPBPK Sulut, Ir. Reza Rizka Pratama, S.T., menegaskan bahwa program ini merupakan langkah pemerintah untuk menata kawasan kumuh secara terintegrasi melalui peningkatan sarana air minum, sanitasi, perumahan, dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Sinkronisasi data menjadi hal penting agar program dapat berjalan lancar. Kami berharap selalu ada komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta dinas terkait,” ujar Reza.
Wabup Deddy Abdul Hamid menyampaikan apresiasi atas pendampingan dari Balai PPKP Sulut. Menurutnya, berkat kerja sama yang baik, Bolsel dua tahun berturut-turut mendapatkan DAK tematik, yang saat ini sementara dilaksanakan di Desa Motandoi.
“Terima kasih atas pendampingan yang diberikan. Selain itu, kami juga berharap dukungan dari balai terkait rencana pemindahan tempat pembuangan sampah di Bolsel. Sebagai daerah pesisir yang masih berkembang, kami sangat membutuhkan perhatian pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur,” ucap Deddy.
Ia menambahkan, pembangunan DAK tematik di Bolsel berjalan cukup baik, meski sempat terkendala tingginya curah hujan. “Kami berharap ke depan daerah kami bisa terus mendapat perhatian, dan laporan ini akan kami sampaikan langsung kepada kementerian,” kata Deddy.
Sementara itu, Konsultan DAK Tematik PPKT mengungkapkan bahwa layanan dasar perumahan, air minum, dan air limbah di Bolsel saat ini telah berjalan di 10 desa. Bahkan, untuk pendataan sudah menggunakan aplikasi digital guna mempermudah proses pembangunan ke depan.
“ATR/BPN juga memberikan dukungan penuh untuk pendampingan di Bolsel. Jika ada tambahan anggaran, maka cakupan program ini akan diperluas ke desa-desa lain,” jelasnya.
Menariknya, audiensi tersebut juga dihadiri Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama jajaran terkait, yang ikut melakukan koordinasi bersama Balai PPKP Sulut.
