INDOMEDIA.NEWS, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Kotamobagu terkait pembicaraan Tingkat II dan pengambilan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 15 Agustus 2025, di Gedung DPRD Kota Kotamobagu.
Dalam sambutannya, Wali Kota Weny Gaib menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kotamobagu atas kerja sama dan dedikasi mereka dalam membahas Ranperda tersebut. “Alhamdulillah, kita semua telah dapat menyetujui bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2024. Terima kasih atas kerja keras, waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan,” ujarnya.
Wali Kota menekankan bahwa rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa persetujuan Ranperda ini mencerminkan sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. “Eksekutif dan legislatif bukan hanya sekadar mitra kerja, tetapi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan,” tambahnya.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Adrianus Mokoginta, S.E., turut dihadiri Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Jusran Deby Mokolanot, S.Ag., M.Si., Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Ahmad Sabir, S.E., para anggota DPRD Kota Kotamobagu, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, S.H., M.E., para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota.
Persetujuan Ranperda APBD ini menandai langkah strategis Kota Kotamobagu dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat.
Nindy Pobela
