INDOMEDIA.NEWS, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar rapat paripurna tahap II penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kamis (4/9/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Bolsel ini, dipimpin Wakil Ketua, Ridwan Olii, SE, bersama Wakil Ketua Djefry Jauhari.
Hadir dalam rapat, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., para asisten, anggota DPRD, pimpinan OPD, para camat, serta jajaran ASN.
Dalam rapat itu, Bupati Bolsel menyampaikan bahwa proses pembahasan KUA dan PPAS berjalan baik berkat adanya penyamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Strategi dan kebijakan prioritas yang telah dituangkan dalam KUA-PPAS ini selanjutnya akan dijabarkan dalam program serta kegiatan pada penyusunan Rancangan APBD. Harapannya, penyusunan APBD 2026 dapat berjalan optimal dan mendukung target kinerja tahun pertama RPJMD 2025-2029,” ungkap Bupati.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Bolsel merupakan hasil kerja bersama yang tercermin dalam target RKPD dan KUA-PPAS setiap tahun.
Iskandar juga menyampaikan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Terkait pelayanan kesehatan, ia menuturkan bahwa sesuai edaran Kementerian Kesehatan, setiap Pustu harus memiliki satu bidan dan minimal dua perawat.
“Mudah-mudahan akhir bulan ini hingga awal Oktober, akan diumumkan penempatan tenaga medis di 76 Pustu. Untuk puskesmas rawat inap juga harus tersedia tiga dokter umum,” jelasnya.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur jalan dan bendungan juga mulai menunjukkan progres. Bupati mengatakan bahwa beberapa proyek irigasi telah disetujui dan akan dilaksanakan melalui balai. Ia berharap dukungan pemerintah pusat tetap berlanjut sehingga pembangunan infrastruktur di Bolsel semakin optimal.
Terkait retribusi dan pajak daerah, Bupati mengingatkan perlunya komunikasi yang baik dengan masyarakat.
“Untuk kenaikan pajak PBB-P2, kami berharap ada diskusi bersama masyarakat dan tokoh-tokoh agar kebijakan ini tidak berdampak negatif,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bolsel, Ridwan Olii, menegaskan bahwa DPRD akan terus mendukung pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang pro-rakyat.
“Kami di DPRD bersama eksekutif berkomitmen untuk menjaga soliditas dan memastikan KUA-PPAS 2026 dapat diimplementasikan secara tepat sasaran,” ujar Ridwan.
Dengan adanya nota kesepakatan KUA-PPAS ini, DPRD Bolsel menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
