“Hasil ini merupakan arahan pimpinan terutama Bupati dan Sekretaris Daerah Bolsel, secara tehnis Inspektorat hanya pelaksana dibantu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Bolsel,” tegasnya, Selasa (04/12).
Dijelaskannya, saat evaluasi APBD Bolsel di kantor Provinsi Sulut setelah itu menerima kunjungan Tim Korsupgah yang dipimpin langsung oleh Muhammad Indra Furqon, Selasa (27/11/18) dalam rangka program KPK yaitu rencana aksi pencegahan korupsi.
Pada kesempatan tersebut mereka diterima langsung oleh Bupati bersama jajaran dan sempat melakukan pertemuan tertutup di ruang Sekda yang berlangsung beberapa jam.
Diketahui Korsupgah ini diluncurkan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada, Jumat (28/2/18) lalu. Untuk melakukan supervisi pada pemerintah daerah, dan pelayaan publik pada beberapa kantor pertanahan dan kantor imigrasi termasuk diantranya Bolsel. (cipto)
Grafis Progres Korsupgah se-Sulut*
Update Progress MCP per 3 Desember 2018 pukul 12.14 WITA
- Bolsel 72%
- Bolmong 61%
- Pemprov 61%
- Bitung 58%
- Mitra 57%
- Manado 54%
- Boltim 53%
- Tomohon 53 %
- Bolmut 43%
- Kotamobagu 41%
- Minahasa 39%
- Talaud 35%
- Sangihe 35%
- Sitaro 30%
- Minut 16%
- Minsel 15%
